Outsourcing (Alih
Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis
kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan
proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang
telah disepakati oleh para pihak.
Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja[4] pengaturan hukum outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).Pengaturan tentang outsourcing (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap.
Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja[4] pengaturan hukum outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).Pengaturan tentang outsourcing (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap.
Outsourcing terbagi atas
dua suku kata: out dan sourcing. Sourcing berarti mengalihkan kerja, tanggung
jawab dan keputusan kepada orang lain. Outsourcing dalam bahasa Indonesia
berarti alih daya. Dalam dunia bisnis, outsourcing atau alih daya dapat diartikan
sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non-core atau
penunjang oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.
Outsourcing atau alih
daya merupakan pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke
perusahaan lain yang dilakukan biasanya untuk memperkecil biaya produksi atau
untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Sistem outsourcing
memang untuk sebagian besar orang yang memiliki keahlian atau skill terbatas
dianggap sangat merugikan. Namun untuk orang yang memiliki keahlian khusus dan
langka menjadi karyawan outsourcing dianggap lebih menguntungkan
Dalam sistem outsourcing terdapat dua jenis perjanjian, yaitu:
1. Perjanjian kerja, antara A
dengan perusahaan X.
2. Perjanjian penempatan A, antara
perusahaan X dan perusahaan Y.
Beberapa praktisi hukum
ketenagakerjaan sebenarnya banyak yang mengkritik sistem outsourcing ini, karena secara legal formal
perusahaan pemberi kerja tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap
pemenuhan hak-hak karyawan yang bersangkutan.
Oleh karena itu, dalam
rangka melindungi karyawan yang ditempatkan tersebut ditentukan beberapa syarat
untuk meminimalisasi dampak negatif dari sistem outsourcing ini.
Syarat-syarat tersebut
wajib dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa pekerja maupun perusahaan pemberi
kerja, agar buruh/pekerja ynag bersangkutan tetap terlindungi hak-haknya dan
tidak mengalami eksploitasi secara berlebihan.
Syarat-syarat yang wajib
dipenuhi adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan penyedia jasa
pekerja merupakan bentuk usaha berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi
yang berwenang.
2. Pekerja/karyawan yang
ditempatkan tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok yang
berhubungan langsung dengan proses produksi.
3. Adanya hubungan kerja yang
jelas antara pekerj/buruh dengan perusahaan penyedia jasa pekerja, sehingga
pekerja yang ditempatkan tersebut mendapatkan perlindungan kerja yangOPTIMAL
sesuai standar minimum
ketenagakerjaan.
sesuai standar minimum
ketenagakerjaan.
4. Hubungan kerja harus dituangkan
dalam perjanjian secara tertulis (dua perjanjian sebagaimana yang disebutkan di
atas), yang memuat seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
·
Memudahkan calon karyawan fresh graduate untuk
mendapatkanpekerjaan. Dengan sistem outsourcing mereka tidak perlu
bersusah payah memasukkan lamaran pekerjaan ke banyak perusahaan karena justru
perusahaan outsourcing yang akan menyalurkan mereka.
·
Mendapat pelatihan memadai dari perusahaan penyedia jasa
karyawan outsourcing. Sebelum ditempatkan di perusahaan para pencari kerja
tentunya harus mendapat pelatihan sehingga pengalaman tentang dunia kerja
menjadi bertambah.
·
Memudahkan pencari kerja yang memiliki keahlian khusus
memilih perusahaan yang akan mempekerjakan mereka nanti sekaligus menentukan
gaji yang akan mereka dapatkan karena para pencari kerja dengan keahlian khusus
seperti ini tentunya jarang sehingga menjadi rebutan perusahaan-perusahaan
besar.
·
Masa kerja yang tidak jelas karena sistem kontrak.
Sebagian besar karyawan outsourcing khawatir jika ada PHK maka tidak mudah
mendapatkan pekerjaan kembali.
·
Tidak ada jenjang karir. Karena sistem outsourcing
memberlakukan kontrak mengakibatkan karyawan susah memegang jabatan tinggi.
·
Tidak mendapat tunjangan. Sebagian besar perusahaan
outsourcing tidak memberikan tunjangan seperti THR, asuransi dan jaminan hari
tua untuk karyawan outsourcing.
·
Pemotongan penghasilan karyawan outsourcing yang tidak
jelas. Rata-rata gaji yang dipotong untuk karyawan outsourcing berkisar dia
angka 30 persen dari seharusnya yang mereka terima seandainya menjadi karyawan
tetap di perusahaan mereka saat ini bekerja.
4. Kelebihan dan Kekurangan Outsourcing bagi perusahaan
Kelebihan
· Mempercepat proses adaptasi
terhadap perubahan bisnis
· Manajemen SI yang lebih baik,
SI dikelola oleh pihak luar yang telah berpengalaman dalam bidangnya
· Dapat mengeksploitasi skill dan
kepandaian yang berasal dari perusahaan lain dalam mengembangkan produk yang
diinginkan
· Bagian dari modenisasi dunia
usaha
· Meningkatkan daya saing
perusahaan dengan efisiensi penggunaan fasilitas dan teknologi
· Memfasilitasi downsizing, sehingga perusahaan
tak perlu memikirkan pengurangan pegawai
Kekurangan
· Ketidakpastian status
ketenagakerjaan dan ancaman PHK bagi tenaga kerja
· Perbedaan perlakuan Compensation and Benefit antara karyawan internal dengan
karyawan outsource
· Pengawasan dan kontrol langsung
sulit dilakukan
· Informasi merupakan aset
berharga bagi perusahaan, jika salah pengelolaan bisa berbalik menjadi bumeran
· Loss of flexibility (kontrak diatas 3 tahun), perubahan
teknologi baru tidak bisa diadaptasi dengan cepat oleh perusahaan
· Adanya hidden cost (biaya pencarian vendor, biaya
transisi, dan biaya post outsourcing)
· Timbulnya ketergantungan
terhadap perusahaan penyedia jasaoutsourcing
Berdasarkan hukum
ketenagakerjaan, istilah outsourcing sebenarnya bersumber dari
ketentuan yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis.
Praktik outsourcing dalam
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dapat
dilaksanakan dengan persyaratan yang sangat ketat sebagai berikut:
3. Perjanjian
pemborongan pekerjaan dibuat secara tertulis.
4. Bagian
pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pekerjaan,
diharuskan memenuhi syarat-syarat:
d. Apabila
bagian pekerjaan yang tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari kegiatan
utama.
e. Bagian
pekerjaan itu merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
sehingga kalau dikerjakan pihak lain tidak akan menghambat proses produksi
secara langsung, dan
f. Dilakukan
dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.
0 komentar:
Posting Komentar